Anggaran Pendidikan 2009

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pada tahun 2009 Departemen Pendidikan Nasional direncanakan memperoleh anggaran sebesar Rp52 triliun.
“Alokasi ini belum mencakup tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp46,1 triliun yang kami usulkan pada Nota Keuangan Tambahan,” kata Presiden dalam pidato kenegaraan serta keterangan pemerintah atas RUU APBN 2009 beserta nota keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat.
Anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional itu jauh lebih besar daripada anggaran untuk Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp35,7 triliun, Departemen Pertahanan Rp35 triliun, Polri Rp25,7 triliun, Departemen Agama Rp20,7 triliun, Departemen Kesehatan Rp19,3 triliun, dan Departemen Perhubungan Rp16,1 triliun.
Anggaran itu, kata Presiden, disusun berdasarkan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga dalam RAPBN tahun 2009.
“Alokasi yang besar pada anggaran pendidikan untuk Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama adalah guna menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun,” kata Kepala Negara pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono itu.
Anggaran tersebut, menurut Presiden, juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan guru secara signifikan.
“Dengan anggaran pendidikan yang Alhamdulillah sudah mencapai 20 persen dari APBN kita, kita berharap untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21 ini,” katanya.
Anggaran Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan terutama untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana moda transportasi serta rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan, kata Presiden.
Sedangkan prioritas alokasi anggaran Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan untuk menjaga kedaulatan NKRI, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sementara prioritas alokasi anggaran Departemen Kesehatan ditujukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, katanya.
PRESIDEN: ANGGARAN PENDIDIKAN 20 PERSEN DARI RAPBN 2009
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan anggaran pendidikan yang dianggarkan pada RAPBN tahun 2009 akan mencapai 20 persen, seperti yang diamanatkan UUD 1945, apalagi pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
“Kita telah memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi,” kata Presiden.
Yudhoyono menyebutkan jika pada tahunb 2005 anggaran pendidikan baru mencapai Rp78,5 triliun maka angka itu naik hampir dua kali lipat menjadi Rp154,2 triliun pada tahun 2008.
Anggaran pendidkan antara lain akan dimanfaatkan untuk merehabilitasi gedung-gedung sekolah dan membangun puluhan ribu kelas serta ribuan sekolah baru.
Sekalipun anggaran pendidikan telah naik apalagi disertai Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, namun pemerintah menyadari bahwa masih banyak keluarga di tanah air yang tidak mampu mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah.
“Pemerintah mengatasi masalah ini dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin, dengan syarat anak-anak mereka tetap harus masuk sekolah. BLT bersyarat ini, dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan di 73 kabupaten/kota,” tegas Presiden.
Selain itu, pemerintah akan menyediakan beasiswa untuk lebih dari satu juta siswa SD/MI, lebih dari 600.000 siswa SMP/MTs, 900.000 siswa SMA/SMK/MA dan lebih dari 200.000 mahasiswa PT/PTA.
“Sebagian besar siswa dan mahasiswa tersebut, berasal dari keluarga tidak mampu,” demikian rincian yang diberikan Kepala Negara.
Khusus bagi para siswa yang berhasil meraih medali emas dalam olimpiade berbagai cabang ilmu pengetahuan, maka pemerintah akan memberikan beasiswa untuk menuntut ilmu di universitas mana pun di seluruh dunia sampai mencapai gelar doktor.
“Kita berharap pada masa depan, akan ada putra-putri Indonesia yang berada pada garis terdepan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia, bahkan kalau bisa meraih hadiah nobel,” kata Kepala Negara yang bergelar doktor ini .
ANGGARAN PENDIDIKAN 2009 RP224 TRILIUN
Pemerintah mengalokasikan Rp224 triliun dalam RAPBN 2009 sebagai anggaran pendidikan untuk memenuhi kewajiban 20 persen alokasi dari APBN.
“Anggaran pendidikan itu sebesar Rp224 triliun dan itu secara komprehensif dari APBN dan APBD,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan Anggito Abimanyu dalam sebuah wawancara di jaringan televisi nasional sebelum pembacaan pidato Presiden, Jumat.
Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat memberikan respons positif atas keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu yang meminta pemerintah untuk segera memenuhi alokasi anggaran pendidikan di dalam APBN 2009 sebesar 20 persen.
“Apabila nanti di dalam Undang-Undang APBN 2009 ternyata anggaran pendidikan tidak juga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD maka MK cukup menunjuk putusan ini membuktikan bahwa UU APBN itu inkonstitusional,” kata Ketua DPR Agung Laksono saat membuka rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama 2008-2009.
Untuk itu Agung berharap, baik pemerintah maupun panitia anggaran DPR dan komisi terkait dapat mengakomodir keputusan MK ini dalam pembahasan RAPBN 2009.
“Dengan akan dipenuhinya putusan MK itu, Dewan mengharapkan pengelolaan dana pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel,” katanya.
PRESIDEN: ANGGARAN KESEHATAN MELONJAK TIGA KALI LIPAT
Pemerintah menetapkan anggaran di bidang kesehatan tahun 2008 sebesar Rp16 triliun, meningkat hampir tiga kali lipat dari anggaran bidang yang sama pada 2005 yang sebesar Rp5,8 triliun.
“Sebagian besar anggaran digunakan untuk menggulirkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Posyandu, atau melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas),” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Presiden, hingga kini program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu telah melayani 76,4 juta jiwa.
Sedangkan untuk lebih meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, Pemerintah telah menurunkan harga obat generik secara substansial dari tahun ke tahun.
“Pemerintah juga melakukan revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) yang sempat terbengkalai setelah krisis yang lalu,” katanya.
Selama tiga tahun terakhir, pencapaian positif program KB sudah mulai terlihat, yang tercermin dari peningkatan peserta baru KB dari 4,2 juta tahun 2005 menjadi 5,7 juta peserta pada 2007.
“Program KB harus terus digiatkan dan tingkatkan, demi menjaga agar kecenderungan laju pertumbuhan penduduk semakin rendah. Untuk itu, kerjasama dan keterpaduan upaya dengan pemerintah daerah mutlak diperlukan,” katanya.
Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah berada di garis depan, dalam sosialisasi dan implementasi program KB.
Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, Pemerintah melakukan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
Terkait meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, Kepala Negara mengatakan, pemerintah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota.
“Peranan kaum perempuan di sektor publik semakin meningkat. Keterwakilan perempuan pada pemerintahan daerah meningkat 127 persen dibanding empat tahun lalu,” ujarnya.
Demikian halnya di luar pemerintahan, kaum perempuan telah tampil dan banyak memimpin terutama di dunia usaha dan organisasi sosial.
“Pemerintah mendorong dan mendukung kaum perempuan untuk berkontribusi di sektor publik sesuai dengan kemampuannya,” kata Kepala Negara.
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAPAT RP35 TRILIUN, POLRI RP25,7 TRILIUN
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dalam tahun 2009 Departemen Pertahanan direncanakan mendapat anggaran sebesar Rp35 triliun sedangkan untuk Kepolisian RI memperoleh Rp25,7 triliun.
“Prioritas alokasi anggaran Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditujukan untuk menjaga kedaulatan NKRI, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Presiden.
Kepala Negara menyatakan dalam menegakkan kedaulatan negara, kebijakan pertahanan negara diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemampuan TNI.
Kemampuan pertahanan negara, juga terus ditingkatkan, antara lain dengan pemeliharaan kekuatan pokok minimum (minimum essential force), kesiapan alutsista (alat utama sistem persenjataan), dan terselenggaranya latihan secara teratur.
Presiden menyebutkan pada bulan Juli lalu, telah dilaksanakan Latihan Gabungan TNI yang pertama sejak tahun 1996.
“Latihan gabungan ini harus dilakukan secara berkala agar prajurit dan satuan TNI tetap siaga, profesional, dan berkemampuan tinggi, untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI,” katanya pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono itu.
Khusus pembangunan wilayah perbatasan, kata Presiden, dilakukan melalui pendekatan beberapa aspek terutama aspek demarkasi dan delimitasi garis batas negara, di samping melalui pendekatan pembangunan kesejahteraan, politik, hukum, dan keamanan.
“Prinsipnya adalah, wilayah perbatasan kita harus dianggap sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bukannya halaman belakang negara kita,” katanya.
Turun
Berdasarkan data tahun sebelumnya, anggaran Dephan pada tahun 2009 sebesar Rp35 triliun mengalami penurunan.
Pada Tahun Anggaran 2008, anggaran Dephan dan TNI tercatat sebesar Rp36,39 triliun. Anggaran tersebut hanya dapat mendukung sekitar 36 persen kebutuhan minimal Dephan dan TNI yang mencapai sekitar Rp100,53 triliun.
Dalam daftar Pagu DIPA TA 2008 TNI Angkatan Darat secara nominal memang mendapat porsi anggaran terbesar sekitar Rp16,1 triliun. Akan tetapi dana itu dialokasikan untuk 129 satuan kerja (satker).
TNI Angkatan Laut dialokasikan sebesar Rp 5,5 triliun yang akan didistribusikan ke 47 satker dan untuk TNI Angkatan Udara menerima alokasi anggaran sebesar Rp 3,98 triliun, yang didistribusikan ke 58 satker.
Untuk Dephan, yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp6,3 triliun, besaran dana itu didistribusikan hanya ke dua satker yang ada. Sementara untuk Mabes TNI, dari total alokasi anggaran yang diterima sebesar Rp4,5 triliun, besaran itu didistribusikan untuk 11 satker.
35 Tokoh Terkemuka Dunia Hadiri Sidang Pidato SBY
Sekitar 35 tokoh terkemuka dunia dari berbagai negara menghadiri acara pidato Presiden SBY di Gedung DPR/MPR. Mereka berasal dari berbagai profesi.
“Para tokoh tersebut terdiri dari militer, pengusaha, akademisi, politisi, dan lain sebagainya,” ujar Ketua DPR Agung Laksono dalam sambutannya menjelang pidato Presiden SBY tentang nota keuangan RAPBN 2009 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Secara khusus, Agung Laksono juga mengundang parlemen Myanmar dan Palestina. Namun, undangan dari Palestina tidak bisa hadir.
“Parlemen Palestina sedianya akan hadir. Namun karena situasi dalam negeri tidak memungkinkan, akhirnya mereka tidak bisa hadir,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.
Dalam kesempatan ini Agung juga berjanji akan segera menindaklanjuti surat Presiden SBY mengenai beberapa RUU yang harus segera dibahas DPR. Beberapa RUU tersebut di antaranya, RUU tentang pencalonan Dewan Energi Nasional, RUU tentang Badan Koordinasi Perlindungan Konsumen, dan RUU Tindak Pidana Korupsi.
“Menanggapi surat ini dewan akan segera memprosesnya sesuai dengan tata tertib yang berlaku,” pungkasnya.
SBY tiba di gedung DPR pukul 08.50 WIB bersama Wapres JK. Rombongan ini disambut Agung Laksono. Pukul 09.00 WIB, Agung membuka masa sidang DPR setelah lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta berkumandang. (Ant/detikcom/o)



STATISTIK REVENUE